Geospasial, Data dan Informasi Untuk Pemindahan Ibukota Baru

Saya ingat dulu saat SMP sekitar awal tahun 90-an, di kawasan rumah masih banyak tanah lapang dan kebun. Banyak pohon kecapi, salak, melinjo, beni, nangka dan cempedak. Anak-anak pun masih bermain dengan leluasa setiap hari di lapangan. Udara pun terasa adem, dengan banyak pepohonan hijau dimana-mana. 

Anak-anak pun bermain dengan riang di luar rumah, dengan berbagai banyak permainan yang menggunakan tenaga dan mengutamakan kebersamaan. Tidak seperti anak-anak zaman sekarang, yang lebih banyak menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan, dan juga di rumah dengan menggunakan gadget. 

Belum lagi timbulnya berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti tunawisma, perampokan, pembunuhan, kemiskinan dan lainnya, yang membuat Jakarta semakin menjadi kota, yang tidak nyaman untuk dihuni. Apalagi sekarang, jangankan melihat pohon, menemukan lahan kosong saja sudah sangat susah, karena lahan di Jakarta sudah dipenuhi dengan bangunan.

Mengapa Jakarta bisa menjadi seperti ini? Terlalu banyak penduduk dan semakin penuh jalanan dengan kendaraan. Kadang saya ingin Jakarta kembali seperti dulu, saat jalanan begitu lengang dan suasananya masih harmoni, jauh dari hiruk pikuk kehidupan yang semrawut. Jakarta menjadi pusat perekenomian dan ekonomi, sehingga semua orang ingin datang dan tinggal di Jakarta. Tidak dapat dibayangkan seperti apa Jakarta ke depannya. Bahkan ada prediksi kalau Jakarta akan tenggelam dalam beberapa tahun kemudian, bila terus diserbu terus-terusan menampung urbanisasi. 

Jakarta sudah tidak memenuhi kriteria sebagai kota yang ideal untuk dihuni. Kemacetan, kepadatan penduduk, kemiskinan, dan lain sebagainya, menjadi berbagai penyakit di kota besar, yang harus segera ditangani Salah satu solusinya dengan memindahkan pusat pemerintahan ke provinsi lain. 

Walaupun begitu, tidak hanya Indonesia yang mengalami keruwetan seperti ini, dimana pusat pemerintahan dan pusat perekonomian berada di satu propinsi. Beberapa negara di dunia juga mengalaminya, seperti Malaysia, Australia dan Brazil, dan lain-lain, sehingga memindahkan ibukota sebagai pusat pemerintahan. Negara-negara tersebut sudah sejak dulu mempunyai ibukota baru, sehingga pemerintah bisa menata negara dengan lebih baik.

 

Untuk memilih provinsi mana yang paling cocok untuk dijadikan ibukota baru. Muhammad Nasih, pengajar Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, memaparkan tentang empat prasyarat sebuah ibukota: 

1. Memiliki infrastruktur cukup luas untuk pengembangan pembangunan.
2. Tidak rawan bencana.
3. Memiliki infrastruktur memadai terutama jalanan yang luas, bandara dan stasiun kereta api.
4. Berpotensi untuk didorong secara cepat, memiliki universitas yang dapat menjadi pusat kekuatan sosial, dalam masyarakat mengontrol kekuasaan. 

Berhubung dengan prasyarat di atas, maka diperlukan peran Badan Informasi Geospasial(BIG), dalam mengkaji peta wilayah Kota Palangkaraya, sebagai lokasi provinsi, calon ibukota baru. Peta dasar skala 250 sudah diselesaikan oleh BIG, yang kemudian akan menyelesaikan peta dasar 5.000 pada akhir 2017.

Nah, BIG mengkaji peta Palangkaraya, apakah memenuhi empat prasyarat di atas. Dengan begitu pemerintah dapat dengan mudah menentukan, Palangkaraya cocok untuk dijadikan sebagai ibukota baru atau tidak.

Dalam wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan, menurut Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG, Mulyanto Darmawan, BIG telah menyiapkan data dasar berupa lokasi dengan citra satelit resolusi tinggi di wilayah Kalimantan. Usulan penetapan wilayah yang dikaji datang dari pusat dan kementerian terkait atau Bappenas.

BIG memberikan data geospasial dan informasi spasial kepada pemerintah, berkaitan dengan tiga provinsi, calon ibukota baru. Mengenai pengertian data geospasial dan informasi spasial yaitu :

BIG memberikan data geospasial(DG), yang merupakan data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, atau karakteristik objek alam maupun buatan manusia di atas permukaan bumi. Sedangkan informasi geospasial adalah DG yang sudah diolah sehingga bisa digunakan sebagai alat bantu perumusan kebijakan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kebumian. 

Selain itu dijelaskan juga tentang UU Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial memberi wewenang kepada BIG sebagai satu-satunya lembaga yang membuat peta dasar. Itu karena BIG membuat peta berdasarkan sistem jaring kontrol geodesi, menggunakan layer kontur atau tiga dimensi.

BIG memberikan jawaban atas informasi geospasial, yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat bagi pemerintah, dalam menentukan provinsi untuk ibukota baru. Jangan sampai, ibukota terlanjur dipindahkan, tapi malah berbenturan dengan berbagai macam masalah, yang seharusnya bisa diprediksi dari awal. BIG memberikan informasi mengenai geografi wilayah provinsi calon ibukota, dan juga informasi lainnya, berkaitan dengan rencana pembangunan dan perkembangan ibukota baru, ke depannya. 


Sesuai dengan visi BIG yaitu menjadi Lembaga Penggerak dan Terdepan, dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi, dan Mudah Dimanfaatkan. Data dan informasi geospasial digunakan pemerintah, untuk mendukung rencana pembangunan ibukota baru, menuju Indonesia yang lebih baik. 

Sumber:

• http://news.liputan6.com/read/3013415/8-negara-ini-pernah-pindahkan-ibu-kota
• https://news.detik.com/berita/d-3558769/jokowi-pemindahan-ibu-kota-masih-dalam-kajian-lokasinya-rahasia
• http://news.liputan6.com/read/3013415/8-negara-ini-pernah-pindahkan-ibu-kota
• http://www.beritasatu.tv/news/big-kaji-wilayah-palangkaraya-untuk-rancangan-pemindahan-ibu-kota/
• http://www.beritasatu.com/kesra/442823-big-bantu-pemetaan-terkait-rencana-pemindahan-ibu-kota.html